Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengadakan konferensi Pers dengan tema “Akhirnya terbukti, pesangon dan upah minimum akan dihilangkan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja” yang diselenggarakan, Minggu (16/2/2020)
Di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat.

Adapun Agenda konferensi pers tersebut yakni, Penyampaian sikap resmi KSPI terkait dengan draft Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah masuk ke DPR RI, yang berakibat hilangnya uang pesangon dan upah minimum serta penjelasan ttg hilangnya jaminan sosial buruh, penggunaan TKA buruh kasar yang dipermudah, penggunaan outsourcing dan kontrak yang masiv dan tanpa batas, dihilangkannya sanksi pidana bagi pengusaha nakal dalam ruu cipta kerja yg sudah diterima DPR RI tsb.

Dan sikap KSPI yang menolak masuk dalam tim yang dibentuk oleh Menko Perekonomian dalam SK Menko Perekonomian No 121/2020.

Konferensi Pers ini dihadiri Presiden KSPI Said Iqbal dan pemimpin serikat pekerja yang lainnya, diantaranya
Ramadil Sekjen KSPI, DIDI Supriyadi pimpinan PGRI, Joko Ketum SPN, Bambang, Idris Idham, Parket Farmasi, serta Sekjen Aspek Indonesia,

KSPI diminta Pemerintah untuk masuk membahas Omnibus Law KSPI tidak mau.

Rusdi Ketua Harian KSPI, menyatakan sikap KSPI dalam Rakernas lalu ada poin – poin yang mendasar yakni benar adanya analisa bahwa RUU Omnibus Law dapat mengurangi Hak-hak buruh anak bangsa, yang sangat merugikan kaum buruh, karena buruh Indonesia sangat bagus militan, dibandingkan buruh lainnya, “katanya.

Ia melanjutkan, pada Draft UU upah minimum tidak lebih dari upah minimum daerah bahkan ada yang minum, nasib buruh jauh dari sejahtera, dan Upah minimum khusus padat karya yang nilainya dibawah upah minimum provinsi, lebih parah,” tegasnya.

Ada upah minimum namun kualitas dikurangi, ada upah minimum provinsi ada yang minus, yang sangat memberatkan buruh, dan ada upah minimum ada sanksi pidana dan ini sudah dihilangkan, bahkan ada perusahaan yang tidak bayar kabur dengan hutang banyak kepada buruh, sanksi buat TKA dihilangkan, paket Pesangon aturannya tidak ada, “tegas Rusdi

Semua profesi akan dijadikan outsourching,gaji tetap terus tanpa ada jaminan sosial, kontrak diperpanjang terus,tanpa ada Pesangon, jaminan sosial tidak ada, banyak kerja tanpa ada jaminan sosial dan sering mem-PHK karyawan, semakin sedikit pekerja yang membayar BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan, “jelas Rusdi

Sampai saat ini Presiden tidak pernah mengundang buruh tentang Omnibus Law atau melalui Tripartit Nasional tidak ada undangan apa kemauan buruh dan sangat tertutup prosesnya,”tambah Rusdi

Sementara itu Ketum SPN Joko mengatakan upah minimum provinsi juga ada padat karya, dan apakah UMK yang akan diploroti nantinya, Pesangon tidak ada dua kali, dan banyak dihapus, semua jenis PHK banyak ketentuan,kalau tidak bayar paling disengketa, ada muncul program baru jaminan kehilangan pekerjaan, tapi kepastiannya tidak ada, dan ini dimasukkan program asuransi,kalau tidak bayar tidak dapat,”jelas Joko.

Kemudian tentang PHK tetapi pengusaha mem-PHK dan tidak ada sanksi nya untuk. Membayar Pesangon,buruh dirugikan, tidak ada upah untuk Pesangon, perusahaan langsung menawarkan PHK dengan Pesangon ditawarkan separuh, dan kebanyakan nantinya banyak dikorupsi Direksi,”jelasnya.

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bc Meximas Web Solutions